Yurisdiksi Bebas Pajak itu Sah dan Sandiaga

SEORANG kawan terkekeh, “Bro, Sandiaga Uno tamat,” ujarnya dengan mimik satir. Ya, Sandiaga yang diproyeksikan menjadi lawan Ahok dalam pilgub DKI Jakarta 2017 kini patah. Perkaranya, Sandiaga memiliki beberapa perusahaan offshore (bebas pajak) di British Virgin Islands.

Hal ini diketahui dari bocoran dokumen Mossack Fonseca yang populer dengan sebutan ‘The Panama Papers’. Mossack adalah Firma hukum di Panama yang menyamarkan kepemilikan perusahaan offshore kliennya agar tak mudah dilacak. Pengamanan tingkat tinggi inilah yang membuat para pemilik perusahaan offshore aman tanpa pajak. Toh tidak ada yang tahu, bahkan negaranya sendiri, sehingga tidak perlu membayar pajak.

Secara hukum, memiliki perusahaan offshore tidaklah serta merta ilegal. Toh, Panama dan British Virgin Islands memang yurisdiksi bebas pajak. Tetapi ini menjadi skandal, karena offshore hampir pasti merupakan upaya untuk menghindari pajak. Persis di sinilah Sandiaga patah. Sandiaga berujar, “Tak ada yang salah, saya tetap bayar pajak dan ini demi kelancaran bisnis saja.”

Mungkin Sandiaga perlu menjelaskan mengapa ia melarikan 'usaha'nya ke Surga Bebas Pajak. Karena kesimpulan yang paling mudah adalah 'Lari atau mengelak dari pajak'. Sandiaga harus bisa menjelaskan alasan yang lain. Itu jika masih ingin maju dan menang di pilkada mendatang.

Mari kita sepakat untuk tidak membahas terlalu jauh soal The Panama Papers ini. Kita juga tidak membahas ratusan pemilik perusahaan offshore lainnya dari Indonesia. Kita klik pada Sandiaga Uno saja. Alasannya, Sandiaga mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Calon pemimpin kita orang Jakarta.

Tidak berarti saya tendensius atau ada kebencian dengan Sandiaga. Ini hanya sebuah catatan untuk mengenal calon pemimpin kita. Sandiaga mungkin perlu melampirkan bukti-bukti ia membayar pajak dan semacamnya.

Mengelak dari pajak, adalah tindakan yang tidak patut bagi seorang warga negara. Presiden legendaris AS, John Fitzgerald Kennedy pernah berpidato “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negara.” Perusahaan-perusahaan offshore hampir pasti tidak memberikan apa-apa pada negara. Toh dia berada di surga bebas pajak dan identitas yang samar.

Tetapi perlu ditekankan sekali lagi, kepemilikan perusahaan offshore tidak berarti ilegal. Dalam bisnis, itu pilihan menarik yang sah-sah saja. Sandiaga juga sah-sah saja. Bahkan mungkin lebih wajar dari kebijakan Amnesti Pajak Pak Jokowi. Tetapi mungkin ada baiknya kalau Sandiaga tidak maju apalagi menjadi gubernur. Karena sangat susah untuk memahami; seorang calon pemimpin ‘menghindari’ pajak. Kecuali Sandiaga bisa menjelaskan soal rekam jejak data pajak tahunan perusahaannya.

Sebagai orang Indonesia, saya sangat mendukung Sandiaga untuk menjadi pengusaha kelas kakap. Sebagai orang yang taat pajak saya juga mendukung Pak Sandiaga untuk tidak maju sebagai calon gubernur DKI. Atau silahkan maju, siapa tahu kebijakan Anda nanti lebih dahsyat dari kebijakan ‘amnesti pajak’ pak Jokowi. Terlepas dari alasan yang masuk akal, bagi saya amnesti pajak telah ‘menyelamatkan’ para korporat yang tak taat pajak. Mereka menggerus Indonesia, malah kini diampuni. Tetapi Sandiaga, kita sama-sama tahu, Indonesia susah mengampuni orang yang bersalah, kecuali politik kita. (E-One)

Share:

0 komentar