Loby Yahudi dalam Pemilu AS

KONVENSI partai Republik menetapkan Donald Trump sebagai calon presiden. Kubu Demokrat mengajukan Hillary Clinton. Tak terlalu mengejutkan. Sejak konvensi partai masing-masing, kedua nama ini memang muncul di atas nama kandidat lain.
Kini, saat kampanye dimulai kedua calon mulai memamerkan isi kepala untuk merebut perhatian warga AS. Hillary memiliki segudang pengalaman dalam lintasan perpolitikan Amerika Serikat. Ia pernah menjadi senator dan menteri luar negeri. Pengalaman tempur Hillary bisa jadi menjadi titik penentu bagi para pemilih. Terlebih lagi Trump kerap bermasalah dan nampaknya tidak terlalu diterima dalam komunitas internasional.
Salah satu topik yang didebatkan dalam kampanye adalah ‘Keamanan Nasional’. Topik ini senantiasa seksi dan tak pernah selesai dibicarakan, baik dalam konteks politik internasional maupun domestik. Hillary menyerang Trump sebagai ‘Yang Tak Bepengalaman”. Tak mau kalah, Trump menyulut emosi Hillary dengan sebutan “Kegagalan”. Bagi Trump, pengalaman Hillary adalah pengalaman kegagalan.
Sejauh ini, kedudukan kedua kandidat masih berimbang. Hillary unggul dalam konteks politik luar negeri sementara Trump unggul dalam konteks keamanan nasional. Namun agaknya ada yang dilupakan dalam pertarungan politik kedua kandidat ini. Lobi Yahudi. Israel merupakan salah satu kata kunci dalam kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah. Dasar dukungan terhadap Israel tidak terlepas dari pengaruh kuat kelompok Yahudi di AS.
centerforngos.org.uk
John Mearsheimer dan Walt Stephen (2007) dalam “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy” mengemukakan bahwa lobi Yahudi dalam pemerintahan AS dilakukan oleh individu dan organisasi-organisasi yang pro Israel. Lobi Yahudi memiliki andil besar dalam kebijakan luar negeri AS yang bahkan meningkatkan resiko terhadap setiap kepentingan AS.
Meskipun ada American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) sebuah badan lobi kepentingan Israel di Amerika Serikat, Walt menilai batasan lobi Yahudi di AS tidak bisa diindetifikasi dengan jelas. Lobi Yahudi tidak berbentuk organisasi publik tetapi lebih kepada upaya-upaya individu atau organisasi yang mendorong pemerintah AS untuk mendukung, membantu dan membela kebijakan-kebijakan Israel. Artinya lobi Yahudi merupakan lobi yang menggunakan jalur individu dalam organisasi apa pun atau organisasi itu sendiri tetapi tidak menamakan diri sebagai orang atau kelompok pro Yahudi.
Individu ataupun kelompok yang pro Israel tidak selalu mengacu kepada kelompok Yahudi-Amerika atau warga keturunan Yahudi di AS. Kelompok neo konservatif dan Kristen-Yahudi juga diindetifikasi sebagai kelompok yang pro Israel. Kelompok-kelompok ini meskipun tidak secara terang-terangan, mendukung setiap kebijakan AS yang pro Israel.
Lobi Yahudi yang tampak di permukaan bisa kita lihat lewat kekuatan media yang dikendalikan kelompok Yahudi. ABC, NBS, New York Times dan Washington Post adalah sebagian media yang kepemilikannya adalah orang Yahudi.
Dukungan terhadap Israel setali tiga uang dengan agenda kebijakan global AS, yaitu penegakan pemerintahan demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu posisi Israel sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah menjadi unsur kunci yang berperan dalam kebijakan luar negeri AS yang mendukung Israel. Dukungan AS terhadap Israel bahkan sudah berlangsung sejak negara Israel dibentuk.
Lobi Yahudi semakin menguat paska peristiwa peledakan WTC dan Penthagon pada 11 September 2001 yang dilakukan Jaringan Teroris Internasional Al Qaeda, mengakibatkan ribuan korban jiwa di Amerika Serikat. Peristiwa itu yang lebih dikenal sebagai “tragedi WTC” menjadi suatu defining moment, tidak saja dalam konteks keamanan Amerika Serikat tetapi juga pada konstelasi keamanan dan politik internasional.
Dalam konteks keamanan nasional AS, Pemerintahan Bush menawarkan konsep baru dalam National Security Strategy (NSS) Amerika Serikat, yaitu preemption. Konsep preemption diartikan sebagai upaya menginisiasi suatu aksi ofensif sebelum musuh tersebut dapat mencapai atau menyerangnya. Dalam konteks keamanan dan politik internasional, Pemerintahan Bush mengkampanyekan “War On Terror”. Konsep keamanan dalam NSS 2002 ini menjadi dasar bagi agresi AS ke Irak dan Afganistan.
Secara umum konsep NSS 2002 menjadi acuan keamanan AS era Obama. Meskipun demikian Obama memiliki pendekatan yang berbeda dalam konsep keamanan nasional AS. Pendekatan Obama terhadap Timur Tengah juga lebih soft dengan tidak mengabaikan Israel. Negara Yahudi itu tetap berada dalam prioritas kebijakan Obama.

Trump dalam sebuah sesi pidato di hadapan AIPAC mengaku sebagai ‘sahabat sejati Israel’. Beberapa kalangan Demokrat menilai Trump sebagai penjilat. Dunia internasional juga mengecam pernyataan Trump. Dukungan terhadap Israel jelas berarti pengabaian keberadaan Palestina dan mengancam keamanan negara tetangga Israel itu. Sebaliknya, bagi pihak konservatif pendukung Israel, Trump adalah calon presiden ideal. Bisa jadi, jika Trump terpilih, ia akan menjadi versi sempurna George Bush yang doyan berperang itu. (Edward Wirawan)

Share:

0 komentar